JAKARTA- PT Pertamina mengeluhkan beban utang pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp 52 triliun. Apabila tidak segera diselesaikan, utang tersebut bakal mengganggu arus kas Pertamina.
Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, pekan lalu di Jakarta, mengemukakan bahwa utang itu terdiri atas utang bahan bakar minyak dari PT Perusahaan Listrik Negara Rp 45 triliun, TNI/Polri Rp 6 triliun, dan PT Garuda Indonesia Rp 900 miliar.
”Utang yang cukup besar ini sempat mengganggu arus kas Pertamina bulan Agustus. Yang kami khawatirkan, kalau begini terus, suplai distribusi BBM ke masyarakat juga ikut terganggu,” kata Ari.
Penjualan BBM merupakan bisnis hilir Pertamina. Dari sisi pendapatan, bisnis ini menyumbang 80 persen dari porsi pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 400 triliun.
Namun, keuntungan yang didapat dari bisnis hilir hanya sekitar 20 persen karena kecilnya margin keuntungan. ”Sementara perusahaan butuh investasi lagi di infrastruktur hilir supaya semakin efisien,” ujar Ari.
Upaya penyelesaian utang dengan PT PLN sebagai penunggak terbesar telah dilakukan. Menurut Ari, meskipun sudah disepakati bahwa PLN akan membayar minimal Rp 26 triliun sampai akhir tahun ini, tidak ada jaminan hal itu akan terpenuhi.
Tunggakan tersebut dirasakan semakin memberatkan Pertamina dengan rencana pemerintah menurunkan persentase biaya pengolahan, pendistribusian, dan margin keuntungan dari kewajiban penjualan BBM bersubsidi.
Dalam komponen perhitungan, harga BBM bersubsidi dimasukkan dalam komponen alpha. Tahun ini, alpha BBM bersubsidi ditetapkan 9 persen.
Tahun depan, pemerintah dan DPR sepakat alpha hanya 8 persen. Pertamina menilai alpha 8 persen sangat tidak memadai, apalagi di saat harga minyak sedang turun.
Secara terpisah, Wakil Direktur PT PLN Rudiantara mengatakan, utang ke Pertamina terkait dengan pencairan subsidi listrik. PLN akan menyetor Rp 15 triliun ke Pertamina sebelum akhir bulan ini.kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar