JAKARTA, SABTU - Persediaan anggaran subsidi bahan bakar minyak dilaporkan kian menipis. Hingga 14 November 2008, realisasi subsidi BBM dan gas mencapai Rp 118,6 triliun atau 93 persen dari target APBN Perubahan 2008, yakni Rp 126 triliun, sehingga tinggal tersisa 7 persennya.
Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (21/11).
Menurut Herry, sejak 14 November 2008 hingga kemarin, Pertamina belum mengajukan lagi permohonan pencairan belanja subsidi BBM dan gas. Namun, pemerintah telah mempersiapkan diri jika realisasi anggaran subsidi itu melonjak dari pagu APBN-P 2008.
”Namun, setiap perubahan pagu itu harus diikuti perubahan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran). Tanpa perubahan DIPA, saya tidak bisa mencairkan dananya,” ujar Herry.
Perhitungan realisasi subsidi BBM dan gas tersebut belum termasuk penggunaan anggaran dana cadangan risiko fiskal senilai Rp 8,5 triliun. Anggaran ini hanya dipakai jika asumsi yang ditetapkan sebagai parameter subsidi BBM dan gas berubah signifikan, antara lain ada kenaikan harga minyak mentah dunia yang menyebabkan subsidi meningkat.
Secara keseluruhan, anggaran subsidi energi dalam APBN-P 2008 mencapai Rp 187,09 triliun. Dari anggaran itu, pemerintah telah mencairkan Rp 172 triliun atau 92 persen dari total. Subsidi energi terbagi atas subsidi BBM dan elpiji Rp 126,8 triliun dan subsidi listrik yang diberikan ke PT PLN Rp 60,29 triliun.
”Realisasi subsidi listrik itu masih terus bertambah karena dua hari lalu saya sudah mencairkan kembali subsidi listrik sekitar Rp 5 triliun,” ujar Herry.
Tunggu akhir tahun
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya sengaja tidak menggunakan dana cadangan risiko fiskal Rp 8,5 triliun itu karena masih menunggu realisasi subsidi BBM hingga akhir tahun. ”Kami masih membuat langkah konservatif. Belanja kecil yang tidak terpakai dimasukkan ke sana (kebutuhan subsidi BBM). Kami amankan dulu sampai keadaan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kantor Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi menyebutkan, tekanan terhadap subsidi BBM diharapkan berkurang mulai tahun 2009 karena pemerintah menggunakan bahan bakar nabati (BBN). Tahun depan, akan ada 550.000 ton minyak sawit mentah (CPO) yang akan keluar dari pasar tradisionalnya (industri minyak goreng) ke Pertamina. Pertamina mengolah CPO sebagai bahan baku BBN.
”Pada 2009 kontrak sudah disepakati, sekitar 550.000 ton CPO akan masuk ke industri BBN dalam negeri. Ini diharapkan bisa memperbaiki harga jual CPO sekitar 5-10 persen dari harga saat ini (500 dollar AS per ton), setidaknya pada pengiriman 3-4 bulan mendatang,” ujar bayu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar